Sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya pada Agustus 2015 hingga sekarang, Dr. Rizal Ramli telah tercatat mengeluarkan kebijakan strategis. Apa saja itu?

Kebijakan Pembelian Pesawat Garuda Indonesia

Gebrakan awal Rizal Ramli adalah mengeluarkan kebijakan untuk pembelian 30 unit pesawat Airbus A350XWB untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurutnya rencana tersebut hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Padahal Garuda sebelumnya memiliki catatan buruk ketika pengadaan pesawat berbadan lebar yang dinilai gagal dan armadanya sempat akan disita. Menko Rizal menyarankan agar Garuda fokus memperkuat penerbangan domestik dan regional.

Kebijakan Listrik 35.000 Megawatt

Setelah melakukan kajian, diketahui kebutuhan listrik pada saat beban puncak hingga tahun 2019 adalah sebesar 23.864 Megawatt. Untuk itu, pembangunan pembangkit listrik akan diutamakan dari energi alternatif, bukan hanya dari minyak bumi. Pemerintah juga diminta mendorong desentralisasi listrik untuk pembangkit listrik skala kecil di seluruh pelosok daerah untuk meningkatkan efisiensi listrik.

Kebijakan Dwelling Time

Presiden Jokowi sempat meminta agar Dwelling Time atau waktu inap peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok diminimalisir menjadi rata-rata 4 hari. Per bulan Februari 2016, Menko Rizal berhasil menurunkan angka dwelling time hingga rata-rata 3 hari dan selanjutnya akan ditargetkan menjadi 2 hari.

Kebijakan Branding Pariwisata DKI Jakarta

Ibukota Jakarta akan dikemas menjadi 5 jenis destinasi wisata yaitu pariwisata bisnis, pariwisata maritim, pariwisata kuliner, pariwisata kesehatan, serta pariwisata seni dan budaya. Untuk pariwisata maritim sendiri akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.

Kebijakan Industri Garam Nasional

Hasil rapat koordinasi antara Menko Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan pada bulan September 2015 membahas pembenahan tata niaga garam di Indonesia. Impor garam yang sebelumnya menggunakan sistem kuota kini diganti menjadi sistem tarif yang menguntungkan pemerintah dan petani lokal pada khususnya.

Kebijakan CPO (Sawit)

Menko Rizal pada Desember 2015 memprakarsai berdirinya CPOPC atau Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit.  Tujuannya tak lain untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani sawit kecil. Dalam rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang berlokasi di Indonesia.

Kebijakan Revaluasi Aset

Usulan Menko Rizal untuk revaluasi aset dari BUMN agar daat mendongkrak kinerja keuangan dan meningkatkan nilai perseroan.

Kebijakan Freeport

Menko Rizal bersama Presiden Jokowi menginginkan kenaikan royalti sebesar 5-7 persen dari tambang nikel dan emas yang dikelola PT Freeport Indonesia. Selain itu, Freeport harus mengurus limbah tambang dan membangun smelter serta melakukan kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar.

Kebijakan Blok Masela

Menko Rizal bersikeras agar Blok Masela diolah di Kilang Darat (onshore) dan bukan Kilang terapung (Floating). Hal ini dilakukan untuk menjamin kemakmuran masyarakat Maluku.

Kebijakan Bebas Visa

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan ke 84 negara di dunia. Tujuannya untuk mendongkrak wisatawan mancanegara.

Kebijakan Badan Otoritas Pariwisata

Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini adalah untuk menggenjot pendapatan devisa negara di sektor pariwisata dari USD 10 miliar menjadi USD 20 miliar di tahun 2019. Untuk uji coba, pembentukan Badan Otoritas Pariwisata pertama dilakukan di Danau Toba yang meliputi empat kabupaten di Sumatera Utara.

Kebijakan Dewan Air Nasional

Kebijakan ini dibuat karena dari 386 perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas yang memadai.

 

Keywords : ppob, bisnis ppob, tiket pesawat, tiket pesawat promo, tiket pesawat garuda, garuda airlines, beli pulsa online, token listrik, jual pulsa