Platform pembayaran online di Indonesia, DavestPay.com, berekspektasi akan pendanaan sebesar US$ 5 juta, setelah selama ini beroperasi dengan dana sendiri (bootstrapping) sejak diluncurkan akhir 2015 lalu.

Perusahaan asal Makassar ini kini sedang mempersiapkan diri untuk mendekati sejumlah investor pada akhir tahun.

Founder dan CEO DavestPay.com, Hendra David mengatakan, perusahaan mendapatkan pendanaan dari rekan dan keluarga hingga berjumlah US$ 2 juta. Selama itu, operasional perusahaan didanai melalui keuntungan.

“Kami mengambil sedikit keuntungan untuk menjalankan perusahaan. Tapi rencananya diakhir tahun, kami akan berbicara kepada investor mengenai pendanaan,” ungkap Hendra kepada koresponden DEALSTREETASIA di Jakarta, Antonia Timmermann.

PT Hensel Davest Indonesia pertama kali diluncurkan di tahun 2009, dimulai sebagai perusahaan prepaid pulsa elektrik yang menyasar segmen business-to-business (B2B).  Perusahaan mulai berkembang hingga pada tahun 2012 mulai mengerjakan sistem pembayaran online untuk tagihan PLN. Mendapatkan respon positif, PT HDI semakin melenggang maju dengan mengembangkan sistem pembayaran multi-biller yang ditujukan kepada segmen business-to-consumer (B2C).  DavestPay.com akhirnya diperkenalkan pada bulan Desember 2015. Dilanjutkan dengan peluncuran mobile app pada Januari 2016.

Aplikasi tersebut menyediakan layanan pembayaran bagi pengguna untuk segala kebutuhan, memungkinkan mereka untuk membayar tagihan listrik, air, BPJS, pembelian pulsa, tiket pesawat, dan masih banyak lagi.

“Tidak ada pemain lain yang memiliki fitur produk lengkap, ditambah dengan kemampuan multiplatform seperti DavestPay.com, yang bisa diakses melalui peramban web, aplikasi mobile, serta SMS untuk wilayah pedesaan,” kata Hendra.

DavestPay.com kini telah memiliki lebih dari 100,000 agen dan merchant di jaringan B2B, serta melayani 22 juta transaksi dengan total jumlah sebesar US$ 80 juta. DavestPay.com menargetkan untuk melipatgandakan angka tersebut menjadi total 44 juta transaksi dengan angka transaksi senilai US$ 160 juta.

Hendra yakin bahwa perusahaan mampu bertumbuh hingga sepuluh kali lipat dalam waktu 5 tahun. Ia bahkan sudah membayangkan akan melantai di bursa saham saat itu.

“Tapi tentu saja, salah satu faktor penentu rencana IPO tidak hanya dari ukuran, tapi juga dari iklim serta peraturan pemerintah. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan bagi e-commerce,” jelas Hendra.

Kedepannya, DavestPay.com akan memperkenalkan fitur baru dimana merchant bisa untuk mentransfer dan meminjam uang. Selain itu juga memperluas strategi marketing dengan meluncurkan sejumlah kampanye iklan baik online maupun offline.

Hendra mengatakan bahwa ia percaya akan potensi besar industri teknologi finansial (fintech) di Indonesia, terutama melihat perilaku masyarakat Indonesia yang mudah beradaptasi dengan tren dan teknologi baru, bahkan hampir secara alamiah. Ini membuat pasar Indonesia sangatlah unik, dan memiliki tingkat adopsi yang tinggi.

“Sektor fintech akan menjadi gebrakan inovasi, dengan cara mengubah pola masyarakat ketika membeli produk mulai dari pembayaran tagihan hingga asuransi, bahkan pinjaman uang. Tidak seperti bank, perusahaan fintech sebenarnya mampu menjangkau hingga wilayah pedesaan,” ujarnya.

Yang dimaksud dengan wilayah pedesaan tentu saja merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta individu yang tidak tersentuh oleh bank (unbankable), disebut juga sebagai “missing middle” oleh para ahli.

“Bagian yang hilang” tersebut diisi perusahaan yang memiliki pemasukan bulanan antara 10 hingga 100 juta rupiah tetapi unbankable, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan.

Sebuah laporan terbaru dari Oliver Wyman dan Modalku mengungkap sebanyak lebih dari 57 juta usaha mikro di Indonesia akan menghasilkan potensi finansial hingga US$ 54 milyar pada tahun 2020.

Menyadari potensi ini, para pelaku usaha serta pemangku kepentingan berlomba-lomba membangun model bisnis yang dapat menjangkau pangsa pasar tersebut.

Dari segi regulasi, pemerintah Indonesia telah mengatakan akan bersiap untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait perusahaan fintech pada akhir tahun ini. Peraturan tersebut diharapkan dapat membantu membangun ekosistem yang sehat dimana perusahaan rintisan (startup) fintech dapat berkembang serta berkolaborasi dengan bank tradisional.

Saat ini, startup fintech belum memiliki lingkup otoritas yang jelas. Startup berbasis teknologi lain berada dibawah naungan Kemenkoinfo, sementara mereka yang berada di sektor industri keuangan diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Oleh karena itu, sektor ini memerlukan peraturan baru yang saat ini sedang digodok oleh kedua belah pihak.

 

Source: DEALSTREETASIA 

(Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh Antonia Timmerman pada situs DEALSTREETASIA. Disunting serta dialihbahasakan oleh Pangerang Andrian, tanpa mengurangi makna)

 
Keywords : dealstreetasia,davestpay,fintech,online payment,pendanaan,layanan pembayaran