Maraknya berita hoaks di platform digital semakin menjadi-jadi beberapa tahun terakhir. Tentu hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, apalagi di Industri fintech yang berkaitan erat dengan platform digital. Oleh karena itu, pemerintah akan segera menerbitkan aturan hokum di platform digital. Aturan untuk memberantas hoaks tersebut akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, pemerintah akan segera menerbitkan aturan yang akan mencegah hoaks di era digital. Hal itu karena hoaks yang menyebar di platform digital akan banyak menyebabkan kerugian. Sampai saat ini, pemerintah sedang memikirkan bagaimana caranya agar ada landasan hokum untuk melawan hoaks sehingga ekosistem dan platformnya akan ikut bertanggung jawab dalam melawan hoaks.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika juga menambahkan bahwa di negara-negara Eropa seperti Jerman sudah menerapkan aturan hukum untuk mengatasi masalah hoaks. Akan tetapi, belum dipastikan kapan aturan ini bisa diterbitkan. Hal itu dikarenakan aturan ini masih dalam pembahasan kementrian dan lembaga yang berkaitan.

Aturan landasan hukum mengenai hoaks memang penting untuk ada. Pasalnya, hal itu menyangkut platform digital tempat industri fintech beroperasi. Hoaks tidak hanya berupa berita tetapi juga bisa berupa testimoni untuk menjatuhkan suatu platform digital. Oleh karena itu, PT Hensel Davest Indonesia (HDI) berharap agar peraturan mengenai hoaks ini bisa segera diterbitkan.

Perlu diketahui, HDI merupakan perusahaan fintech yang terintegrasi dan berfokus di Indonesia Timur. Hal itu dilakukan HDI karena sampai saat ini belum ada perusahaan fintech yang fokus di daerah tersebut. Selain itu, melalui DavestPay dan empat anak perusahaannya, yaitu Emposh, BiroPay, PinjamAja, dan MoTransfer berusaha meningkatkan inklusi keuangan dan cashless society agar pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang di Indonesia Timur.

 
Keywords : hoax,pemerintah,platform digital,aturan,fintech,financial technology