Pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak perusahaan bergerak di bidang fintech. Namun, hal tersebut tidak bias dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan aturan OJK dan tetap menjalankan usahanya.

Hasilnya, OJK mengumumkan bahwa pihaknya sudah membekukan kegiatan usaha perusahaan yang tidak patuh tersebut. Salah satunya adalah PT Evolusi Finansial Indonesia. Hal itu dilakukan karena PT Evolusi Finansial Indonesia tidak memenuhi sejumlah ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan yang tertuang dalam surat Nomor S-475/NB.2/2018 dan S-476/NB.2/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Dilansir dari Kontan.co.id, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Evolusi Finansial Indonesia belum memenuhi sejumlah pasal dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan hingga batas waktu yang ditetapkan berakhir. Pasal yang dilanggar perusahaan fintech tersebut adalah pasal 11 ayat (1), pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), dan pasal 31 ayat (3).

Pelanggaran tersebut meliputi:

  1. Tidak dilakukannya langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil permeriksaan - Pasal 11 ayat (1)
  2. Tidak memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat - Pasal 25 ayat (1)
  3. Tidak memenuhi rasio permodalan minimal 10% - Pasal 26 ayat (1)
  4. Nilai piutang pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan lebih dari 5% dari total piutang pembiayaan - Pasal 31 ayat (3) 

Sebelum pembekuan dilalukan, OJK sudah terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama No S-738A/NB.22/2018 pada 23 Mei, surat peringatan kedua S-942/NB.22/2018 pada 26 Juni dan peringatan ketiga No S-1121/NB.22/2018 pada tanggal 27 Juli. Sanksi pembekuan yang diberikan OJK diberlakukan untuk jangka waktu 6 bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan kegiatan usaha ditetapkan.

Mendengar hal tersebut, PT Hensel Davest Indonesia (HDI) yang sudah terdaftar di OJK menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, perusahaan fintech digadang-gadang dapat membantu perekonomian negara dengan menciptakan inklusi keuangan dan cashless society. HDI berharap agar banyak perusahaan fintech yang segera mendaftarkan dirinya ke OJK agar dapat ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian bangsa. Sampai saat ini, HDI masih terus fokus mengembangkan UMKM di Indonesia Timur melalui DavestPay dan empat anak perusahaannya, yakni Emposh, BiroPay, MoTransfer, dan PinjamAja.

 
Keywords : DavestPay,AturanOJK,OJK,PelanggaranOJK,POJK,HDI