Kontribusi fintech dalam perekonomian nasional di Indonesia sampai saat ini membuat Kementrian Perekonomian memberikan dukungan penuh terhadap industri ini. Dukungan penuh yang diberikan pemerintah kepada perusahaan fintech dilakukan dengan cara memangkas berbagai hambatan-hambatan yang membuat fintech sulit berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Eny Widiyanti.

Eny mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan bukan semata-mata karena fintech sudah memberikan perhatiannya terhadap ekonomi bangsa, namun juga karena fintech diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pihak Kemenko akan melihat apakah ada regulasi yang menghambat perkembangan fintech. Jika ada regulasi yang menghambat, Eny mengatakan bahwa Kemenko akan membantu para pelaku fintech tersebut.

Tidak hanya itu, DNKI akan berupaya melakukan pengarahan tentang aturan sertifikat keandalan sistem elektronik atau ISO 27001. Hal tersebut diharapkan akan lebih mempermudah fintech dalam pemenuhan syarat-syarat legasinya. Selain itu, bantuan-bantuan lain pun siap diberikan DNKI Kemenko Perekonomian ini kepada penyelenggara fintech agar sektor ini semakin berkembang. Eny mengatakan bahwa pihaknya akan membantu perusahaan fintech mengakses ke data Dukcapil karena perusahaan fintech belum bisa melakukan akses tersebut.

Dukungan penuh terhadap perusahaan fintech yang dilakukan DNKI tidak lepas dari sisi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, DNKI berharap semakin banyak fintech berizin agar dapat diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Eny menambahkan bahwa perluasan cakupan harus memperhatikan perlindungan konsumen.

Mendengar bantuan yang diberikan oleh DNKI Kemenko kepada para pelaku fintech agar dapat mendongkrak inklusi keuangan bangsa tentu merupakan kabar membahagikan. Salah satu perusahaan fintech yang ikut andil membantu pemerintah dalam menciptakan inklusi keuangan adalah PT Hensel Davest Indonesia (HDI) yang berfokus di Indonesia Timur. Menjadi satu-satunya fintech lokal di Indonesia Timur dan sudah mengantongi izin dari OJK, HDI berharap agar kontribusinya di Indonesia Timur dapat semakin meningkatkan inklusi keuangan dan cashless society agar pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang di daerah tersebut. Melalui platform DavestPay dan empat anak perusahaannya, PinjamAja, BiroPay, MoTransfer, dan Emposh, HDI ingin memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di Indonesia Timur untuk menikmati fasilitas transaksi non tunai yang selama ini masif digunakan masyarakat di Pulau Jawa.

 

 
Keywords : davestpay,Fintech,OJK,PeraturanOJK,AturanFintech,FintechIndonesia,Duniateknologi,Teknologi,IT,PerusahaanFintech,Biropay,Emposh,Pinjamaja,Motransfer,Kemenko,Ekonomi