PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghadapi berbagai macam tantangan seperti penundaan proyek kelistrikan akibat melemahnya rupiah, kasus korupsi di proyek kelistrikan (PLTU Riau-1), sampai beredarnya isu perombakan direksi di PLN. Hal tersebut seharusnya tidak boleh membuat aliran listrik masyarakat terkendala karena listrik menjadi kebutuhan dasar manusia orang. Dilansir dari Kontan.co.id, sejumlah ahli memberikan tanggapan terkait isu perombakan direksi di PLN.

Menurut pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan bahwa upaya pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) harus tetap berjalan. Alasannya karena listrik merupakan kebutuhan dasar bagi keperluan masyarakat. Fahmy menambahkan bahwa akan banyak tantangan untuk merealisasikan proyek kelistrikan itu, seperti potensi korupsi dan faktor eksternal seperti pelemahan rupiah. Hal tersebut membuat proyek kelistrikan menjadi mahal. Berkaca dari kasus PLTU Riau-1, proyek triliun rupiah menjadi godaan yang sangat besar untuk melakukan tindakan korupsi. Fahmy menegaskan bahwa perlu adanya campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ambil bagian sejak awal proyek, termasuk perencanaan, penyusunan anggaran, hingga implementasi di lapangan.

Selain itu, stakeholder kelistrikan dari Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Rizal Calvary mengatakan bahwa mega proyek memang memiliki tantangan yang berat karena tiga alasan. Alasannya adalah proyek tersebut memiliki ukuran yang besar, sehingga modal yang dibutuhkan juga besar, serta melingkupi area yang luas. Untuk itu, APLSI mendorong agar swasta bisa berperan terbuka agar dapat memberikan peranan yang besar. Rizal menambahkan, persoalan hukum yang ada jangan sampai menggangu kinerja dan tanggung jawab PLN dalam menjalankan target dari pemerintah.

Andy M. Sommeng selaku Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap optimis dengan proyek 35.000 mw. Andy menambahkan masalah yang sekarang di hadapi adalah bagian dari pembelajaran pembelajaran untuk bekerja dengan prudent dan governance yang baik. Proyek 35.000 mw merupakan target untuk mengantisipasi kebutuhan listrik 5-10 tahun ke depan.

Isu perombakan direksi di PLN seharusnya tidak boleh menghambat aliran listrik yang tersedia. Untuk itu, PT Hensel Davest Indonesia (HDI) menyiapkan platform DavestPay untuk membantu masyarakat dalam pembelian listrik, baik token maupun pascabayar. Selain itu, DavestPay juga melayani berbagai transaksi lain, seperti pembayaran asuransi, pembayaran PDAM, dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.