Untuk menekan defisit dengan pengelolaan anggaran berimbang, Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden tentang  pengendalian defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Hal itu di kemukakan oleh Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat menghandiri Rapat Arahan Strategis Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2017 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (25/1).

Anggaran BPJS Kesehatan hingga saat ini mengalami kerugian karena tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan badan penyelenggara tersebut. Berharap defisit yang masih berulang tidak terjadi lagi maka pemerintah menyiapkan peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian defisit BPJS Kesehatan.

Saat ini, opsi-opsi aktuaria disiapkan untuk dibahas dalam penyusunan perpres. Setelah rapat arahan strategis selesai Puan berharap opsi aktuaria tersebut dapat dikeluarkan. "Saya ingin opsi aktuaria yang dikeluarkan nantinya tidak membebani masyarakat," ucapnya.

Setelah opsi aktuaria dikeluarkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian mengenai pembahasan susunan perpres beserta penerapannya. Nantinya, setelah selesai dibuat maka rancangan itu akan segera diusulkan kepada Presiden tahun ini.

Menurut Puan, opsi yang bisa diterapkan adalah membangun pola Integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dilakukan agar beban yang ditanggung tidak terlalu berat.

Irfan Humaidi selaku Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan mengatakan pembahasan perpres tentang pengendalian defisit anggaran BPJS Kesehatan masih berada pada tahap awal.

Meski beberapa ide awal solusi pengendalian defisit sudah ada pembahasannya masih jauh. "Prinsipnya mencari keseimbangan antara biaya manfaat dan pendapatan," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, penyesuaian iuran secara bertahap yang mendekati perhitungan aktuaria murni agar defisit anggaran dapat berkurang memang sangat diperlukan, jelasnya.

 Selain itu, pihaknya berusaha dalam meningkatkan jumlah peserta potensial dan memudahkan pembayaran untuk meningkatkan pengumpulan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari peserta.

Anggaran Berimbang

Fahmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya membuat pengelolaan anggaran berimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Selama BPJS Kesehatan belum memakai perhitungan aktuaria yang murni maka pemerintah harus menyediakan dana cadangan.

Masih ada selisih yang lebar antara iuran ideal menurut perhitungan aktuaria dan iuran yang menyebabkan defisit masih terjadi hingga saat ini. Pada tahun 2016 lalu, jumlah penerimaan iuran BPJS Kesehatan Rp 67,7 triliun, sedangkan biaya manfaat yang dikeluarkan Rp 67,2 triliun.

Pada tahun 2017 BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan iuran menjadi Rp 85,6 triliun dari sekitar 201 juta peserta. Target itu lebih rendah dibandingkan proyeksi biaya manfaat yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 87,2 triliun.

Pada situasi sperti ini dana cadangan sangat diperlukan. Tahun ini pemerintah menyediakan dana cadangan sekitar Rp 3,6 triliun lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp 6,8 triliun.

Beberapa cara telah dilakukan mulai dari peningkatan kolektabilitas iuran hingga penambahan jumlah kepesertaan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Hal tersebut dilakukan agar fasilitas kesehatan tidak khawatir klaimnya tidak dibayar. 

 
Keywords : bpjs card,kartu bpjs,cara membayar bpjs,bpjs kesehatan,bpjs ketenagakerjaan,ppob