Sebanyak 3.645 perusahaan swasta tidak mendaftarkan pegawainya ke layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut merupakan temuan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya hal itu membuat banyak pegawai swasta yang tidak memperoleh perlindungan ketika bekerja.

Untuk meminimalsir hal tersebut, pihak BPJS telah melakukan sosialiasi dan ajakan agar perusahaan swasta mau memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan wajib diberikan perusahaan mengingat para pekerja mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan, sakit, hamil, cacat, hari tua dan meninggal dunia.

Setelah diadakan sosialisasi dan ajakan tersebut, tercatat sekitar 2.252 perusahaan swasta yang patuh dan langsung mendaftarkan pekerjanya ke layanan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, perusahaan sisanya masih enggan mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, UU No. 24 Tahun 2011 sudah mengatur tentang setiap perserta wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat selama enam bulan di Indonesia. Jika perusahaan tidak mendaftarkan pegawainya, tentu mereka telah melanggar UU yang berlaku.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja & K3 Kementrian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mau mendaftarkan para pegawainya. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan pun hanya mendaftarkan sebagian pegawainya melalui  pelaporan upah yang tidak sesuai aturan.

Sampai saat ini, masih ada perusahaan yang tidak mengikuti empat program wajib BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm) yang merupakan hak seluruh pekerja di Indonesia.

Perusahaan yang tidak taat aturan akan ditindak berdasarkan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang. Selain itu, adapula Permenaker Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif.

Seharusnya, perusahaan tetap memberikan perlindungan bagi pekerjanya dengan mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, pihak BPJS telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memudahkan proses pembayaran. Salah satu pihak yang bekerja sama dengan BPJS adalah PT Hensel Davest Indonesia (HDI) melalui platform DavestPay. Transaksi pembayaran iuran BPJS melalui DavestPay dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tentunya hal tersebut memudahkan pembayaran para pengguna layanan BPJS. Sebagai perusahaan fintech terintegrasi, HDI berharap agar banyak perusahaan swasta yang mendaftarkan pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan.

 
Keywords : davestpay,fintech,bpjstk,perusahaanswasta,technology,bpjs,fintechindonesiatimur,fintechlocal,paymentonline,ppob