Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentu tidak terlepas dari banyaknya peserta yang menunggak pembayaran iuran BPJS setiap bulannya. Contohnya saja di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ada ratusan ribu peserta BPJS yang menunggak pembayaran premi BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, pihak BPJS Kesehatan Pangkal Pinang memastikan akan tetap menanggung biaya pengobatan para peserta yang menunggak tersebut.

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Pangkal Pinang mengatakan bahwa tidak akan ada pemutusan tanggungan BPJS Kesehatan kecuali peserta tersebut meninggal. Pihaknya mengatakan bahwa JKN-KIS tidak ada yang namanya klaim perorangan. Seluruh peserta BPJS Kesehatan yang berobat ke rumah sakit akan dirawat sampai sembuh, setelah itu pihak rumah sakit akan mengajukan klaim setiap bulannya.

Di Pangkal Pinang, Iuran yang belum dibayarkan ke BPJS Kesehatan  berasal dari 43.122 kepala keluarga yang meliputi 115.095 peserta. Hal tersebut membuat nilai tunggakan BPJS Kesehatan menjadi Rp 38,14 miliar. Upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah dengan cara menghubungi langsung pihak peserta yang belum membayar iuran BPJS.

Padahal, pihak BPJS sudah banyak bekerja sama dengan agen maupun perusahaan fintech untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran BPJS tersebut. Salah satu perusahaan fintech yang dipercayai sebagai agen resmi pembayaran iuran BPJS adalah PT Hensel Davest Indonesia (HDI) melalui platform DavestPay. HDI menilai bahwa agar layanan BPJS Kesehatan kembali maksimal dan dapat mengurangi defisit yang dialami mereka, peserta BPJS harus memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pembayaran iuaran yang tepat waktu.

Pembayaran iuran BPJS melalui platform seperti DavestPay seharusnya tidak membuat masyarakat menunggak iuran. Pasalnya, transaksi melalui DavestPay dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 24 jam penuh. 

 
Keywords : DavestPay,BPJSKes,TagihanBPJS,Iuranmenunggak,Defisitkeuangan,Ekonomi,Technology,Application