Jusuf Kalla alias JK sebagai Wakil Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kes. Hal ini akan mendorong potensi defisit pendanaan demi pembayaran klaim peserta senilai Rp 9 T pada tahun ini.

JK menambahkan bahwa bila defisit maka bisa mengakibatkan banyak utang untuk rumah sakit dan dapat mengganggu operasionalnya. Demi menghindari hal itu, seringkali pemerintah yang menanggungnya.

Maka dari itu, peran pemerintah daerah akan dimaksimalkan dan wajib bertanggung jawab. Salah satunya yakni dengan menggabungkan program kesehatan daerah dan BPJS. Walau demikian, rencana tersebut masih akan dibahas dengan para menteri. Meski pembahasan tentang solusi mengatasi defisit bukan kali pertama saja. 

 
Keywords : bpjs,bpjs ks,tariff bpjs