Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan bakal memakai DBH CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau kisaran Rp 5 triliun untuk mengatasi deficit pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) yang mempunyai potensi mencapai kisaran Rp 9 triliun di tahun 2017. Sisanya bakal ditutup dari belanja yang lainnya.

Suahasil Nazara selaku Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah masih membahas pilihan pendanaan demi menambal deficit BPJS Kes, termasuk kemungkinan meningkatkan iuran peserta.

BPJS Kes mulai beroperasi per tanggal 1 Januari 2014. BPJS sebagai institusi asuransi yang baru berjalan hampir 4 tahun ini, BPJS Kes menghadapi bermacam tantangan dalam menjalankan program jaminan kesehatan pada masyarakat. Masalah lainnya, Penerima Bantuan Iuran yang didanai oleh negara, mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang bayar sendiri, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, serta peserta BPJS Kes yang berbagi iuran dengan pengusaha.

Suahasil memastikan bahwa pemerintah meminta pada manajemen BPJS Kes demi membuat skema atau mekanisme dalam rangka menjaga keuangan perusahaan. Menurutnya, BPJS harus bisa tetap menjaga  para peserta ini untuk tetap membayar iuran. 

 
Keywords : bpjs,bpjs jemaah haji,bpjs kesehatan,berita bpjs,kartu bpjs,berita tentang bpjs kesehatan