Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan tengah mengkaji sumber-sumber iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) menutup defisit perusahaan yang memiliki potensi hingga Rp 9 triliun. Ini juga termasuk untuk kontribusi dari pemerintah daerah atau pemda.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghitung kebutuhan para peserta BPJS Kes demi menutup seluruh tanggungan yang wajib dibayarkan. Alasannya, jumlag kepesertaan BPJS makin meningkat, terutama peserta daerah, namun belum disertai kontribusi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.  

Sebelumnya, BPJS Kes memiliki potensi mengalami defisit pendanaan (mismatch) untuk pembayaran klaim peserta senilai Rp 9 triliun di tahun ini. Hal itu salah satunya diakibatkan kekurangan bayar iuran para pesertanya.

Perhitungan defisit pendanaan ini bukan cuma berasal dari BPJS Kes,  namun juga dari kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan. 

 
Keywords : bpjs,tariff bpjs,kelas kelas bpjs