Pada proses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN, BPJS Kesehatan kenyataannya mengalami defisit anggaran. Perhitungan defisit yang dilaporkan di tahun 2017 ini sampai bulan Agustus 2017 senilai Rp 3,4 Triliun.

BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran hingga Rp 3,3 T tahun 2014, kemudian menjadi Rp 5,7 T di tahun 2015. Sementara tahun lalu. Mengalami defisit senilai Rp 9,7 T. Walaupun tahun ini dinyatakan menyusut, namun BPJS Kesehatan selalu melakukan usaha untuk menekan defisit yang ada.

Fahmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa prinsip dari program BPJS tersebut adalah anggaran yang berimbang. Program BPJS Kesehatan mulai dilaksanakan di tahun 2014, anggarannya pun telah dihitung mengenai jumlahh pengeluaran dan penerimaaan dimana sumber pendapatan terbesar bersumber dari iuran. Munculnya defisit karena adanya iuran yang diperhitungkan masih belum tuntas berdasarkan perhitungan matematis dan akedemik.

Sebenarnya untuk mengatasi defisit, dapat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tetapi pemerintah sudah berkomitmen tak menaikkan iuran. Pemerintah menganggap bahwa dengan menaikkan iuran maka hanya akan menambah beban masyarakat luas.

Fahmi menambahkan bahwa persoalan defisit bukanlah hal yang tepat untuk diperbincangkan, sebab biaya yang ada sudah dipersiapkan. Apabila terjadi permasalahan, maka telah ada yang dipersiapkan sebagai sarana untuk menjadi jalan keluarnya.

 
Keywords : bpjs,bpjs kesehatan,berita bpjs,kartu bpjs,berita tentang bpjs kesehatan